TULANGBAWANG BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) merespon positif ratusan tenaga honorer melakukan unjuk rasa (unras) dilakukan di depan Kantor Bupati Tubaba, kemudian berlanjut di depan gedung DPRD setempat itu disambut positif oleh pihak DPRD setempat, pada Kamis (30/1/25).
Rapat tersebut diwakili puluhan honorer (nakes, teknis, dan tendik). Pj sekda Tubaba Drs. Bayana, pihak kepolisian, Kepala BKPSDM Novian, asisten III, Kadiskes, pihak DPRD Tubaba.
Perwakilan honorer Tubaba, Aria Romadhon menyampaikan pihaknya meminta kejelasan mengenai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam keterangannya pihak honorer ingin kejelasan mengenai status pihaknya yang beberapa pekan lalu telah telah mengikuti seleksi tes PPPK.
“Dengan status R2, dan R3 ini kami ingin kejelasan mengenai status kami kedepan yang akan berstatus pegawai paruh waktu. Bagaimana tentang nasib kami kedepan, kejelasan itulah yang kami perlu dengar. Kami meminta kepada pemkab untuk kami para honorer dapat diperhatikan dengan serius,” kata dia.
Perwakilan honorer teknis POL-PP setempat, Wibowo mengatakan bahwasannya untuk saat pendaftaran tidak hanya dari honorer yang bekerja sebagai POL-PP. Namun honorer dari dinas ataupun OPD lain pun dapat mendaftar di formasinya.
Hal senada juga dikatakan Umi dari formasi tenaga kesehatan (nakes), dalam forum tersebut meminta pihak pemerintah untuk dapat mempertimbangkan status mereka sebagai tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Sementara itu, DPRD Tubaba melalui Ketua Komisi I Yantoni sekaligus pimpinan rapat mengatakan pihaknya menyambut baik hal tersebut.
“Kami akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan para honorer dengan duduk bersama pemerintah kabupaten Tulangbawang Barat,” pungkas dia.(Dir)
Komentar