LAMPUNGBARAT – Hal lucu alias unik terjadi di Pekon Semarangjaya, Kecamatan Airhitam, Kabupaten Lampungbarat. Masyarakat Pekon Semarangjaya menerima kiriman nomor rumah yang terbuat dari akrilik ditempeli stiker dengan kondisinya tidak terlihat seperti barang yang masih baru atau gress.
Kiriman akrilik itu dari pekon setempat. Uniknya lagi di akrilik nomor rumah yang dibagikan tersebut tampak memakai fhoto sang peratin.
Hal ini yang menjadi polemik dan pertanyaan di kalangan masyarakat setempat. Apakah itu dibeli dengan dana anggaran dana pekon (ADP) atau dari dana pribadi? Lantaran dari dana ADP sudah barang tentu hal itu sangat tidak etis.
“Jangankan untuk fhoto kades/kepala pekon, fhoto bupati pun tidak logis. Lantaran itu menggunakan uang negara, bukan uang pribadi,” ujar salah satu warga Pekon Semarangjaya yang tak ingin namanya dipublish oleh media, Kamis (05/10/2023).
Lantaran rasa penasaran yang menggelitik di benak awak media koordinatnews.com selaku kontrol sosial mencoba membuka data laporan online penggunaan anggaran dana pekon Semarangjaya mulai dari tahun anggaran 2018-2023.
Di dalam laporan tersebut, ditemukan banyak hal-hal yang cukup mengulik perhatian dalam penggunaan dana pekon pada periode 2018-2023 dan yang membuat menarik salah satunya adalah ternyata anggaran untuk pengadaan nomor rumah warga tersebut dibuat pada tahun anggaran 2019 tahap pertama dengan anggaran senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) entah apa alasannya kenapa baru di bagikan ke masyarakat pekon setempat di tahun 2023.
Suatu anggaran yang cukup besar untuk pengadaan nomor rumah seperti itu, ditambah lagi kalau memang benar diadakan pada tahun 2019 sudah barang tentu pengadaan tersebut indikasi mark-up nya sangat kuat.
Sebab, anggaran Rp.30.000.000 untuk pengadaan nomor rumah itu berapa unit yang diadakan?
Lalu, kenapa ada beberapa warga yang belum mendapatkan nomor rumah tersebut. Artinya dari anggaran Rp.30.000.000 itu tidak semua masyarakat Pekon Semarangjaya yang menikmati fasilitas pengadaan nomor rumah tersebut.
Hasil konfirmasi dari beberapa pihak yang biasa mengadakan (menjual-red) nomor rumah seperti tersebut mereka biasanya menjual dengan kisaran di angka Rp 25000-30000 per unitnya.
Artinya, dengan anggaran Rp.30.000.000 tersebut. kita ambil dengan harga 30000 ribu saja per unitnya maka kalau di kalikan 700 kepala keluarga (KK) yang ada di Pekon Semarangjaya total seharusnya jumlah pengadaan nomor rumah itu hanya menghabiskan dana Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) bukan Rp.30.000.000 dan itu pun dengan catatan kalau semua warga pekon setempat sesuai data 700 KK mendapatkannya.
Namun, mirisnya yang terjadi di lapangan kenyataannya ada beberapa keterangan warga yang menyatakan tidak mendapatkan fasilitas nomor rumah tersebut.
Terpisah, Juru tulis Pekon Semarangjaya, Kirno, saat dikonfirmasi via WhatsApp mengaku tidak mengetahui secara rinci terkait anggaran dan pembagian nomor rumah masyarakat tersebut.
“Yang mengadakan pengadaan nomor rumah itu pak Peratin. Langsung aja ke dia (Peratin-red),” tulis dia via chat WhatsApp, Jum’at (06/10/2023).
Padahal, Juru tulis desa atau pekon adalah sebagai ketua tim penyusun RPJMPekon dan RKP. Namun, dirinya tidak mengetahui secara jelas terkait kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa di pekon tersebut.
Sementara itu, Ketua Korwil 3 LSM Trinusa Lampung, Nuril Asikin angkat bicara terkait hal itu dan mengatakan bahwa seharusnya kejanggalan yang terjadi di Pekon Semarangjaya menjadi perhatian pihak Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejari kabupaten setempat.
“Kenapa hal ini bisa terjadi. Apalagi ini kan pengadaan di tahun 2019 kenapa baru dikeluarkan tahun 2023 ada motif apa dibalik ini semua. Jelas ini ada hal yang aneh dan dugaan bau busuk mark-up nya sangat kuat tercium,” kata dia saat dihubungi via ponsel pribadinya, Jum’at (06/10/2023).
Dirinya juga menambahkan pihaknya sudah meneliti penggunaan anggaran pekon-pekon di Lampungbarat. Salah satunya Pekon Semarangjaya yang menurutnya memang banyak dugaan mark-up nya.
“Itu memang sudah masuk dalam salah satu agenda kerja kami yang sudah direstui oleh pimpinan pusat untuk melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum (APH) tunggu saja tanggal mainnya dalam waktu dekat ini, terutama terkait rabat beton yang baru bangun di 4 titik yang menelan anggaran hampir 250.000.000 (dua ratus limapuluh juta) lebih tersebut,” tegas Nuril Asikin.(rangga)
Bersambung…
Komentar